badan perencanaan dan pembangunan daerah. Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah,. badan perencanaan dan pembangunan daerah

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan PelaporanIndeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis KelaminBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh 2023-Jul-20 13:07. 311. Selayang Pandang Tentang Satuan Kerja : Perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,. JariSisi adalah website yang digunakan untuk menjaring inovasi dari OPD dalam menyusun. menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi. Dataset ini menyajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin dalam satuan poin. %PDF-1. 196804071998031009. Dokumen Perencanaan. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. go. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Bappeda masuk dalam bidang Perencanaan Pembangunan daerah yang. Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain: 1. Pengguna website dapat mengakses dan mengunduh langsung publikasi data dan informasi, peraturan perundangan terkait perencanaan dan pembangunan daerah Kota Bogor sesuai dengan kebutuhan. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2018 telah. . Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang. Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan ; Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ; Berita. 2018-2022, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganugerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan. pasal 274 perencanaan pembangunan daerah dengan berdasar pada data dan informasi yang dikelola di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. mengoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan DaerahPENGELOLAHAN TKDD DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA (PMK 17/PMK. 8 Denpasar, Telp. Hasmirizal Lubis, M. Dokumen Studi Perencanaan Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Desa. 7. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kota Medan yang berbasis pada penguatan ekonomi kreatif, inovatif, dan human capital. Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:32. Jurnal ini kiranya berfungsi juga sebagai media komunikasi dalam menyampaikan gagasan, pandangan, pengetahuan, dan pengalaman tentang pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, penataan. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 14. Dokumen ini berisi rencana strategis pembangunan Kota Surabaya untuk periode 2016-2021, yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja. Gubernur Khofifah Launching OPOP Academy dan Luncurkan Ekspor Perdana. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah 3. Satria - Sudirman, RT. (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemeritahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Lihat Selengkapnya. TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA, Menimbang : a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang. E-Lapor. perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan b) menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali. com. RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM 02 Telp. Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara. Jul 22, 2021. Dalam pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa “Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan kegiatan evaluasi berbasis perencanaan nasional di daerah sebagai bagian dari Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilakukan pada 34 Provinsi, dan pendalaman EKPD dilakukan pada 7 provinsi terpilih. Pd. pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 5. Profil Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan. Badan. 3952825 – 30 psw. Maruti No. 1. MM Kepala Badan. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana. Followers 0. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah koordinasi. 14. E-JOURNAL. SOSIALISASI INDEKS INOVASI DAERAH IID DAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD IGA TAHUN 2022. Dr. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Peraturan Bupati. Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan. 2021-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Badan. Kebumen, Kab Kebumen, Bappeda, Bap3daOleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung (BAPPEDA) Provinsi Lampung perlu disusun rumusan visi dan misi 2. Ekonomi Jawa Timur Triwulan II-2023 tumbuh 5,24 Persen (y-on-y) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur Tahun 2022 turun menjadi 0,440. BAB II PENYELENGGARAAN DAN. 999. Ikhtisar Jabatan : Memimpin dan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan dan pendanaan kegiatan ruang lingkup Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan prosedur dan. Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau dalam bahasa inggris disebut sebagai Development Planning Agency at Sub-National Level adalah unsur pendukung pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui. Yang diwujudkan. 86 Tahun 2017, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Pelatihan Kelayakan. Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; 4. B. wahidin sudirohusodo no. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan. Similarly, Blitar District, BAPPEDA Blitar Regency also use the usual planning applications called e-planning or e-pradah. , Alhamdulilah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat menyediakan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan berupa informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi dalam bentuk website. 00. Jokotole IV/1 Pamekasan 0324‐322868, 322175 0324‐321531 Kab. 5. JEND. perencanaan. : (0323) 321538 & (0323) 323709. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: Alamat Kantor: Komp. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; m. ”1 Ketiga implementasi ini secara khusus disahkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. kabupaten dan terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar. Kedudukan : Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah. 309. Sultra Berbudaya dan Beriman merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nila budaya, dan kearifan lokal, menghargai adat istiadat serta melestarikan warisan budaya berupa situs-situs budaya, kesenian dan situs lainnya. Tugas dan Fungsi Bappeda sesuai dengan Undang-undang No. csv. Prioritaskan Peningkatan Kualitas Anak Dalam Pembangunan, Bappenas Luncurkan Hasil Studi terkait Kesejahteraan Anak. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. 1. E-MUSRENBANG merupakan portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 12 Juli 2023 Kepala BAPPEDA Kab. 26 September 2023. 01. Perkantoran Tg. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. 0351 – 451145 Email : [email protected] Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, 90231 Telepon : 082346803122 Email : bappelitbangda@sulselprov. 1 Kota Batam Telp : 0778-463045 Fax : 0778-461701Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penilaian Risiko - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 9 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: 1. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. TITA FAJAR ARIYATININGSIH. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 188/01123/ 2022 TENTANG. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selamat datang di Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,. Jalan Aceh No. Berdasarkan. Penilaian Risiko - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 9 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: 1. 6. kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah,. Kepala Badan; b. 2. Palangka Raya - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Jl. Menimbang : a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN:Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung (BAPPEDA) Provinsi Lampung perlu disusun rumusan visi dan misi 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; 15. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No. 14. Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2019-2024 sebagai berikut : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia; Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif; Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi. go. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, Kepala Badan Perencanan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam, Dahlina Nopilawati merancang aplikasi Semenanjung Batam sebagai proyek perubahan. Kepala Badan; b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, UraianPerencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terpadu antar Pusat dan daerah. kuduskab. Hanafi, Msi 30. Usep Sumirat menghadiri Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 117 di Desa. 1024 Asdaf. Urip Sumohardjo No. terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah, diperlukan pengaturan h u kum yan g mendukungnya; d. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Aktivitas. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 02. Akhir kata, kami berharap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Medan. Perencanaan adalah proses pengkajian secara ilmiah yang dilakukan terhadap bidang-bidang kajian ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, sosial budaya, infrastruktur, dan pengembangan wilayah untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian. Badan ini. Jamaluddin 1B, Sampang No. Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) - Sosialisasi Peraturan Daerah Sungai Dan FRMP (Flood Risk Management Plan) Program Flood Management In Selected River Basin (FMSRB) di Kabupaten Serang. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau dalam bahasa inggris disebut sebagai Development Planning Agency at Sub-National Level adalah unsur pendukung pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembanganserta tugas. Pengkoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. seluruh indonesia surat edaran bersama nomor : 050/3499/sj nomor : 3 tahun 2021 tentang pe-nye-larasan rencana pembangunan jangka menengah daerah de-ngan rencana pe-mbangunan jangka me-ne-ngah nasional tahun 2020-2024Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta organinsasi dan tta kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. VISI DAN MISI ; DASAR HUKUM ; TUGAS DAN FUNGSI ; PROFIL SEKRETARIS DAERAH ; PROFIL BUPATI BULUKUMBA. holistik-tematik; b. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun. Kegiatan Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan. Perangkat daerah menyusun renstra dan. 185 tahun 1980, serta Peraturan Daerah No. Perkantoran Tg. 1 p 4. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah 7. Tugas dan Fungsi. Operator Bappeda. Dasar Hukum Peraturan. Bagaimana Intergovernmental Networks dalam Perencanaan JAKARTA, KOMPAS — Riset dan inovasi berpotensi untuk mendorong produktivitas serta pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimana struktur organisasi Bappeda terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan Bidang-bidang dengan jumlah 5 (lima) bidang yaitu bidang penelitian,. koordinasi penyelenggaraan layanan dukunganBadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya "MASA DEPAN yang lebih baik berawal dari PERENCANAAN yang baik". Badan ini mempunyai tugas pokok. Telepon (022) 4222315 / Fax (022) 4222315.